Masalah-Masalah Etik Moral Yang Mungkin Terjadi Dalam Praktik Kebidanan

Asuhan kebidanan pada era teknologi dan informasi dewasa ini, dimana praktik klinis bersifat jelas, benar atau salah sudah lama berlalu. Praktik pada area abu-abu semakin lebar jaraknya. Hal ini menyebabkan bidan tanpa sengaja dapat mengambil keputusan tanpa disertai bukti yang kuat. Dilain pihak, masyarakat pengguna layanan kebidanan semakin cerdas dan kritis dalam menyikapi produk layanan yang diberikan oleh bidan maupun tenaga kesehatan lainnya.1

Tenaga kesehatan khususnya bidan dituntut untuk dapat memberikan asuhan kebidanan yang professional. Ironisnya, di satu sisi bidan khususnya yang bertugas di area terpencil maupun di setting layanan kesehatan lainnya baik di desa maupun di perkotaan tidak jarang dibebani oleh banyak tanggung jawab di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bidan.

Bidan yang professional akan memahami perannya dan dapat melaksanakan tupoksinya dengan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan etika profesinya.2 Area yang paling rawan menimbulkan konflik adalah aspek hukum. Hukum dan etika sering terlihat saling melengkapi, namun terkadang juga saling bertentangan. Etika bersifat kompleks, tetapi harus dapat digunakan untuk menunjang asuhan yang diberikan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas praktik kebidanan yang diberikan oleh bidan.1

Terdapat beberapa macam kerangka etika yang digunakan dalam praktik sehari-hari. Menurut Edwards (1996), ada empat tingkatan pemikiran moral yang dapat digunakan untuk membantu merumuskan argument dan diskusi dalam memecahkan dilemma moral. Keempat langkah tersebut antara lain (1) Penilaian, (2) Peraturan, (3) Prinsip, dan (4) Teori Etika.3

Berdasarkan sistem empat tahapan dari Edwards, bidan yang memberikan asuhan pada Meita harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Meita merupakan sosok yang asertif dan tahu apa yang diinginkannya harus terjadi padanya. Akan mudah bagi bidan untuk membuat penilaian segera tentang Meita dan alasannya menginkan penanganan persalinannya dengan teknologi rendah/intervensi yang minim.

Pada saat berdiskusi, bidan harus menjelaskan aturan yang legal dan moral yang mengatur praktiknya. Peraturan moral yang paling utama adalah jujur, sehingga bidan harus menjelaskan kondisi kliennya saat ini dan komplikasi yang dapat terjadi padanya. Kejujuran ini penting agar dapat membangun rasa saling percaya dan hubungan yang baik antara mereka. Hal lain yang harus diperhatikan bidan adalah prinsip otonomi. Otonomi bersifat umum, tetapi berlaku juga dalam asuhan kebidanan, dimana bidan harus dapat menghargai pilihan kliennya.1

Pilihan Meita harus dapat dipastikan sebagai pilihan yang rasional yang tidak akan menimbulkan implikasi yang merugikan baik bagi dirinya maupun janin yang dikandungnya. Jika memang pilihan tersebut adalah yang terbaik, secara substansi, etika dan pertimbangan lainnya terhadap keselamatan pasien/klien, maka bidan harus mendukung otonomi tersebut untuk mendapat rasa percaya dari Meita. Jika hubungan ini dapat dipertahankan selama asuhan diberikan, baik pada tahap penilaian, peraturan, prinsip dan etika, maka bidan sudah dapat mengaplikasikan teori etika dengan baik.

  1. Penilaian

Penilaian seringkali dibuat oleh praktisi kesehatan dalam hal ini bidan adalah penilaian cepat yang didasari oleh berbagai informasi yang berhasil dikumpulkan saat itu, dasar tersebut dapat saja bukan merupakan dasar yang nyata, tetapi berupa keyakinan individu yang membuatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuat penilaian tanpa dasar (informasi) yang tepat, kecuali berdasarkan apa yang kita lihat misalnya dalam kendaraan umum, melayani di Puskesmas, dan lain sebagainya. Penilian semacam ini dapat menimbulkan bias personal dan prasangka.

Dalam kasusu Meita tersebut bidan dapat menilai secara cepat berdasarkan riwayat obstetri yang dialami Meita, sebelum informasi lain diperoleh melalui serangkaian pemeriksaan.

  1. Peraturan

Peraturan adalah tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur kehidupan sehari-hari.4 Ketika melihat pada etika, peraturan adalah apa yang membimbing praktik kita dan mengendalikan tindakan kita. Peraturan dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan berasal dari berbagai sumber. Beauchamps dan Childress (2001) menyebutkan jenis peraturan yang berbeda antara lain peraturn substantive, peraturan otoritas dan peraturan prosedural. Peraturan substantive meliputi: privasi, berkata jujur atau kerahasiaan. Peraturan Otoritas adalah peraturan yang ditentukan oleh pihak yang berkuasa saat peraturan dibuat untuk memberdayakan Negara atau masyarakat. Peraturan proseduran adalah peraturan yang mendefinisikan dan mengatur serangkaian kegiatan atau jalur yang harus ditempuh.5 Pada kasus diatas, bidan mempertimbangkan peraturan substantive yaitu bersikap jujur, menjelaskan dampak dari intervensi yang dikehendaki serta hal lain yang diperlukan berdasarkan teori dan aturan lain yang mengatur pemberian asuhan kebidanan kepada kliennyanya yaitu Meita.

  1. Prinsip

Prinsip dibuat berdasarkan empat aspek utama yang melandasi moralitas umum yaitu: (1) menghormati otonomi / respect of authonomy, (2) tidak membahayakan /non-maleficence, (3) kebaikan / beneficence (4) keadilan / justice.

  1. Teori Etika

Teori yang telah dibahas sebelumnya yaitu teori utilitarian, deontologi, hedonisme dan eudemonisme. Yang paling banyak di bahas adalah teori utilitarian dan deontology, karena lebih sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan etika.6, 7

Secara singkat teori utilitarian adalah mempertimbangkan antara besarnya manfaat dan bahaya yang ditimbukan dari suatu intervensi yang diberikan kepada klien/pasien.1 Pada kasus Meita diatas, yang harus dipertimbangkan adalah jika tetap memberikan asuhan persalinan normal pada Meita dengan riwayat seksio sesarea sebelumnya (Vaginal Birth After Caesarean/VBAC), perlu mengetahui komplikasi yang akan ditimbulkan seperti ruptur uteri. Hasil penelitian melaporkan bahwa ibu dengan VBAC dapat mencoba Trial of Labor After Caesarean / TOLAC dengan keberhasilan kurang lebih 75%. Sisanya VBAC yang bisa mengalami ruptur uteri dilaporkan bervariasi mulai dari 0,5-1,5% dan 5%. Syarat yang perlu dipenuhi perlu diketahui dan disampaikan misalnya tebal serviks uteri (Segmen Bawah Rahim/SBR) > 4 mm resiko ruptur uteri 0%, tebal SBR 2,6-3,5 berisiko ruptur uteri 0,6%, jika <2,6 mm berisiko ruptur uteri 9,8% diukur dengan USG pada akhir kehamilan, tidak boleh ketuban pecah dini /KPD, fetal distres, persalinan berlangsung pada area kurve normal partograf, kontraindikasi induksi persalinan, jarak ke kamar operasi harus dapat ditempuh dalam waktu 10-15 menit, Bukan bayi besar, IMT normal, usia 20-35 tahun, Bishop Score harus > 6, dan lain sebagainya. Hal ini perlu disampaikan juga kepada pasien.8-10

Teori deontology dibuat berdasarkan tulisan Immanuel Kant. Kant menekankan bahwa untuk melakukan tugas seseorang, hal yang paling penting adalah tidak mempedulikan segala konsekuensi yang terjadi. Disinilah letak perbedaan antara dentology dan utilitarian. Dalam utilitarian, kita mempertimbangkan dampak dan manfaat dari suatu tindakan, sementara pada teori deontologi, seseorang harus melakukan tugasnya apapun yang terjadi. Dalam praktik kebidanan, tentunya teori ini tidak dapat dilakukan secara utuh, karena harus mempertimbangkan berbagai hal. Lebih banyak yang digunakan adalah teori utilitarian.1

Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah Etika

Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Masalah etik merupakan kesenjangan yang terjadi antara seorang tenaga kesehatan dengan orang lain baik dari segi etika maupun moral sehingga membutuhkan penyelesaian dan harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang diharapkan.11 Langkah-langkah penyelesaian masalah :

  1. Melakukan penyelidikan yang memadai
  2. Menggunakan sarana ilmiah dan keterangan para ahli
  3. Memperluas pandangan tentang situasi
  4. Kepekaan terhadap pekerjaan
  5. Kepekaan terhadap kebutuhan orang lain

Masalah etik moral yang mungkin terjadi dalam praktek kebidanan :

  1. Tuntutan bahwa etik adalah hal penting dalam kebidanan karena :
    1. Bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat
    2. Bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil
  2. Untuk dapat menjalankan praktik kebidanan dengan baik dibutuhkan :
    1. Pengetahuan klinik yang baik
    2. Pengetahuan yang up to date
    3. Memahami issue etik dalam pelayanan kebidanan

Informed Choice

Setelah memahami keempat tahapan menyelesaikan masalah etika tersebut diatas, dan juga langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelesaikan masalah etika, maka hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah pemberian informasi untuk menentkan pilihan oleh pasien /inform choice dan persetujuan / inform consent yang akan dijelaskan kemudian.

Inform choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan informasi yang lengkap baik yang menguntungkan maupun merugikan tentang alternative asuhan yang akan dialaminya. Bidan sebagai tenaga professional harus menghormati otonomi klien dalam menentukan pilihan sesuai dengan kode etik bidan Internasional 1993.2

Persetujuan dalam etika berarti klien sudah mendengarkan, memahami dan menyetujui prosedur tersebut. Namun pada praktiknya, karena berbagai alasan, seringkali hal ini tidak dapat dilakukansecara optimal. Ada beberapa kondisi yang memungkinkan hal tersebut terjadi antara lain:1

  1. Kurangnya waktu
  2. Klien akan lupa
  3. Kebanyakan klien tidak mau tahu
  4. Dapat berbahaya jika klien menolak pengobatan berdasarkan informasi yang diberikan

Dengan mempertimbangkan semuanya ini, mendapatkan persetujuan tindakan merupakan hal yang tidak praktis. Selalu ada situasi ketika klien bertanya “menurut bu bidan mana yang terbaik?” Ketika dihadapkan pada situasi seperti ini, maka bidan harus dapat memberikan pilihan-pilihan yang rasional, base on evidence dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkadang sulit bagi bidan membatu klien menentukan pilihan jika yang dipilihnya bukan merupakan keputusan yang terbaik bagi diri dan janinnya. Pada area abu-abu seperti ini, bidan tetap harus berpatokan pada nyawa klien, teori dan peraturan yang ada.

Informed Consent

Informed consent merupakan suatu proses. Secara hukum informed consent berlaku sejak tahun 1981 PP No.8 tahun 1981. Informed consent bukan hanya suatu formulir atau selembar kertas tetapi bukti jaminan telah terjadi. Merupakan dialog antara bidan dan pasien di dasari keterbukaan akal pikiran dengan bentuk birokratisasi penandatanganan formulir.

Informed consent berarti pernyataan kesediaan atau pernyataan setelah mendapat informasi secukupnya sehingga setelah mendapat informasi sehingga yang diberi informasi sudah cukup mengerti akan segala akibat dari tindakan yang akan dilakukan terhadapnya sebelum ia mengambil keputusan. Inform consent berperan dalam mencegah konflik etik tetapi tidak mengatasi masalah etik, tuntutan. Pada intinya adalah bidan harus berbuat yang terbaik bagi pasien atau klien.11 Inform consent penting bagi bidan, karena merupakan aspek hukum yang memberikan otoritas bagi semua prosedur yang harus dilakuan oleh bidan dalam memberikan asuhannya.2

Tindakan untuk Menghindari Konflik

Upaya yang dapat dilakukan bidan untuk menghindari konflik antara lain:2

  1. Memberikan informasi yang lengkap pada ibu, jujur, tidak bias, dapat dipahami oleh klien, menggunakan alternatif media dan paling baik dilakukan secara tatap muka.
  2. Bidan harus dapat membantu klien menggunakan hak otonomi nya dalam memutuskan apa yang diinginkan dalam asuhan kebidanan yang akan diterimanya. Tenaga kesehatan harus dapat menjamin bahwa sebelum keputusan diambil, semua informasi yang diperlukan telah disampaikan secra jelas dan lengkap.
  3. Pemegang kebijakan pelayanan kesehatan perlu merencanakan, mengembangkan sumber daya, memonitor perkembangan standara dan prosedur yang ada agar sesuai dengan perkembangan ilmu penelitian dan teknologi serta dinamika sosial serta etika yang ada.
  4. Menjaga fokus asuhan berdasarkan bukti ilmiah / base on evidence, dengan menekan konflik serendah mungkin.
  5. Tidak perlu takut kepada konflik tetapi menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk saling berbagi, dan melakukan penilaian ulang yang objektif, bermitra dengan ibu dan keluarga.

Segi hukum informed consent

Pernyataan dalam informed consent menyatakan kehendak kedua belah pihak yaitu pasien menyatakan setuju atas tindakan yang dilakukan bidan dan formulir persetujuan ditandatangani kedua belah pihak, maka persetujuan tersebut mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Inform consent tidak meniadakan atau mencegah diadakannya tuntutan dimuka pengadilan atau membebaskan RS atau Bidan Praktik Mandiri /BPM terhadap tanggungjawabnya bila ada kelalaian. Hanya dapat digunakan sebagai bukti tertulis adan adanya izin atau persetujuan dari pasien terhadap diadakannya tindakan. Formulir yang ditandatangani pasien atau wali pada umumnya berbunyi segala akibat dari tindakan akan menjadi tanggung jawab pasien sendiri dan tidak menjadi tanggung jawab bidan atau rumah bersalin. Rumusan tersebut secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum, mengingat seseorang tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya atas kesalahan yang belum dibuat.11

Pencegahan konflik etik dapat diatasi dengan cara:2

  1. Inform consent
  2. Negosiasi
  3. Persuasi
  4. Komite etik

 Dimensi informed consent

  1. Dimensi hukum, merupakan perlindungan terhadap bidan yang berperilaku memaksakan kehendak, memuat :
    1. Keterbukaan informasi antara bidan dengan pasien
    2. Informasi yang diberikan harus dimengerti pasien
    3. Memberi kesempatan pasien untuk memperoleh yang terbaik
  2. Dimensi etik, mengandung nilai – nilai :
    1. Menghargai otonomi pasien
    2. Tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila diminta atau dibutuhkan
    3. Bidan menggali keinginan pasien baik secara subyektif atau hasil pemikiran rasional

Syarat sahnya perjanjian atau consent (KUHP 1320)

  1. Adanya kata sepakat

Sepakat dari pihak bidan maupun klien tanpa paksaan, tipuan maupun kekeliruan setelah diberi informasi sejelas – jelasnya.

  1. Kecakapan

Artinya seseorang memiliki kecakapan memberikan persetujuan, jika orang itu mampu melakukan tindakan hukum, dewasa dan tidak gila. Bila pasien seorang anak yang berhak memberikan persetujuan adalah orangtuanya, pasien dalam keadaan sakit tidak dapat berpikir sempurna sehingga ia tidak dapat memberikan persetujuan untuk dirinya sendiri, seandainya dalam keadaan terpaksa tidak ada keluarganya dan persetujuan diberikan oleh pasien sendiri dan bidan gagal dalam melakukan tindaknnya maka persetujuan tersebut dianggap tidak sah.

Contoh kasus : Bila ibu dalam keadaan inpartu mengalami kesakitan hebat maka ia tidak dapat berpikir dengan baik, maka persetujuan tindakan bidan dapat diberikan oleh suaminya. Bila tidak ada keluarga atau suaminya dan bidan memaksa ibu untuk memberikan persetujuan melakukan tindakan dan pada saat pelaksanaan tindakan tersebut gagal maka persetujuan dianggap tidak sah.

  1. Suatu hal tertentu

Obyek persetujuan antara bidan dan pasien harus disebutkan dengan jelas dan terinci.

Contoh : Dalam persetujuan ditulis dengan jelas identitas pasien meliputi nama, jenis kelamin, alamat, nama suami atau wali. Kemudian yang terpenting harus dilampirkan identitas yang membuat persetujuan

  1. Suatu sebab yang hal

Isi persetujuan tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, tata tertib, kesusilaan, norma dan hokum

Contoh :

Abortus provokatus pada seorang pasien oleh bidan meskipun mendapatkan persetujuan si pasien dan persetujuan telah disepakati kedua belah pihak tetapi dianggap tidak sah sehingga dapat dibatalkan demi hukum.

Menurut Culver dan Gert dalam Wahyuningsih dan Zein (2005), terdapat empat komponen yang harus dapat dipahami dalam consent / persetujuan antara lain:2

  1. Sukarela / volunteriness

Pilihan dibuat secara sukarela oleh klien, bukan dipaksa oleh bidan, berdasarkan pada informasi yang lengkap dan jelas dan pertimbangan yang matang dengan memprioritaskan kebaikan klien.

  1. Informasi / information

Bidan berkewajiban memberikan informasi yang adekuat sebelum klien memutuskan suatu pilihan. Waktu yang cukup diperlukan untuk dapat menjelaskan secara detail semua hal yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.

  1. Kompetensi / competence

Klien harus dapat kompeten dalam memahami semua informasi yang diberikan sehingga keputusan yang diambil adalah keputusanyang tepat, yang telah dipertimbangkan sisi positif dan negatifnya. Pada pihak provider kesehatan, bidan harus kompeten berperan sebagai konselor yang kompeten karena telah menguasai substansi yang harus disampaikan kepada klien.

  1. Keputusan / decision

Pengambilan keputusan merupakan tahap akhir dari proses. Pasien yang menolak suatu intervensi demi menyelamatkan nyawanya atau yang terbaik bagi kesehatannya, perlu dilakukan tindakan validasi, apakah yang bersangkutan kompeten dalam menentukan keputusan bagi dirinya. Pasien yang setuju pada prosedur yang akan dilakukan, perlu disampaikan teknis prosedur yang akan diberikan, dan buatkan senyaman mungkin.

Contoh beberapa tindakan yang memerlukan inform choice dan inform consent antara lain:2

  1. Bentuk pemeriksaan ANC : palpasi Leopold, USG dll
  2. Skrining laboratorium
  3. Tempat melahirkan
  4. Penolong persalinan
  5. Pendamping persalinan
  6. Pemasangan CTG
  7. Augmentasi / induksi persalinan
  8. Mobilisasi intra / pasca pesalinan
  9. Posisi persalinan
  10. Pemakaian analgesia
  11. Episiotomi
  12. Amniotomi
  13. Keterlibatan suami di ruang persalinan
  14. Teknik pemberian minum pada bayi
  15. Kontrasepsi
  16. Dan lain sebagainya….

Referensi

  1. Riddick-Thomas NM. Midwifery Ethics. In: Fraser DM, Cooper MA, editors. Myles Textbook for Midwifes. 14. Oxford, United Kingdom: Elsevier Science Limited; 2003.
  2. Wahyuningsih HP, Zein AY. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta: Fitramaya; 2005.
  3. Edward SD. Nursing Ethics, A principle Based Approach. Basingstoke, Hants: Macmillan; 1996.
  4. Kamus Bahasa Indonesia Online 2017. [Online], Available from: http://kamusbahasaindonesia.org/peraturan/mirip.
  5. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. Oxford: Oxford University Press; 2001.
  6. Jones SR. Ethics in Midwifery. London: Mosby; 2000.
  7. Jones SR. Ethics and the Midwife In: Henderson C, Macdonald S, editors. Mayes’ Midwofery, A Textbook for Midwife. London: Bailliere Tindal; 2004.
  8. Vaginal Birth after Cesarean Delivery: Deciding on a Trial of Labor After Cesarean delivery. The American College of Obstreicians and Gynecologists; 2011.
  9. Tingking about VBAC: Deciding waht’s right for me. [Online], Available from: http://www.ontariomidwives.ca/images/uploads/client-resources/VBAC-final.pdf.

Planning for Birth after a cesarean section, VBAC or repeat Cesarean. Health Provider Resource [Internet]. 2013. Available from: http://rcp.nshealth.ca/sites/default/files/clinical-practice-guidelines/VBAC Guideline Card 201701.pdf.

  1. Mafluha Y, Nurzannah S. Modul Etika dan Hukum Kesehatan Bagi Mahasiswa Diploma III Kebidanan. Tangerang: Akademi Kebidanan Bina Husada Tangerang; 2016.

 

Contoh Formulir Inform Consent Tindakan Pertolongan Partus

PERSETUJUAN TINDAKAN PERTOLONGAN PERSALINAN

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                            : ____________________________________________________________

Tempat/Tanggal Lahir     : ____________________________________________________________

Alamat                          : ____________________________________________________________

Telp                              : ____________________________________________________________

NIK                              : ____________________________________________________________

Pekerjaan                      : ____________________________________________________________

 

Selaku individu yang meminta bantuan pada fasilitas kesehatan ini, bersama ini menyatakan kesediaan untuk dilakukan tindakan dan prosedur pertolongan persalinan pada diri saya. Persetujuan ini saya berikan setelah mendapat penjelasan secara lengkap dari bidan yang berwenang di fasilitas ini sebagai berikut:

  1. Diagnosis kebidanan : ___________________________________________________________
  2. Untuk melakukan pertolongan persalinan perlu dilakukan tindakan: ___________________________________________________________
  1. Setiap tindakan yang dipilih bertujuan untuk keselamatan dan kesejahteraan ibu dan janin. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan terlebih dahulu, setiap tindakan mempunyai risiko, baik yang telah diduga maupun tidak terduga sebelumnya.
  2. Penolong persalinan juga telah menjelaskan bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk melakuakn tindakan pertolongan persalinan dan menghindarkan kemungkinan risiko, agar diperoleh hasil asuhan kebidanan yang optimal.
  3. Semua penjelasan tersebut diatas sudah saya maklumi dan dijelaskan dengan kalimat yang jelas dan saya mengerti sehingga saya memaklumi arti tindakan atau asuhan kebidanan yang saya alami. Dengan demikian, terjadi kesepahaman diantara pasien dan bidan tentang upaya serta tujuan tindakan, untuk mencegah timbulnya masalah hukum dikemudian hari.

 

Dalam keadaan dimana saya tidak mampu untuk memperoleh penjelasan dan memberi persetujuan maka saya menyerahkan mandat kepada suami atau wali saya yaitu:

Nama                            : ____________________________________________________________

Tempat/Tanggal Lahir     : ____________________________________________________________

Alamat                          : ____________________________________________________________

Telp                              : ____________________________________________________________

NIK                               : ____________________________________________________________

Pekerjaan                      : ____________________________________________________________

 

Demikian agar saya maklum, surat persetujuan ini saya buat tanpa paksaan dari pihakmanapun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

Tangerang, ……………………

Bidan                                      Suami/Wali                                Yang memberi persetujuan

 

(_____________)             (_______________)             (________________)

Sumber : Wahyuningsih dan Zein (2005)

Contoh Inform Consent